Warta Dapodik Fahri Hamzah: Ada Kerugian Dihentikannya Kurikulum 2013
Desember 21, 2017
Salam Dapodik News. Dihentikannya pelaksanaan kurikulum tahun 2013 tidak lepas dengan aspek ekonomi yang ditimbulkan, sebab pelaksanaan kurikulum gres ini telah menghabiskan biaya yang teramat banyak yang diambil dari alokasi APBN dan APBD provinsi, Kabupaten/Kota.
Banyak sekali yang dikorbankan, bahkan cenderung menjadi sia-sia, telah banyak bentuk persiapan dan pelaksanaan yang dihentikan begitu saja sehinggga berakibat berubahnya acara ekonomi, baik yang dialami pihak pemerintah, maupun yang dialami pihak swasta.
Polemik Kurikulum 2013 memicu banyak pihak bersuara. Tak terkecuali Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Politikus PKS itu meminta semoga pelaksanaan Kurikulum 2013 tak dihentikan begitu saja.
Bukan hanya sebab pembahasan kurikulum itu sudah memakan waktu cukup lama, tapi juga soal biaya. Menurut Fahri, penyusunan dan pelaksanaan kurikulum yang lahir pada periode pemerintahan SBY itu sudah menelan biaya banyak, salah satu contohnya dalam percetakan buku Kurikulum 2013.
"Kita kan nggak tahu agresi penghentian ini kan implikasinya berat. Penghentian itu mencakup berapa wilayah, berapa sekolah, terus level apa? Saya dengar mencapai di atas Rp 2 triliun untuk mencetak bukunya. Kalau ini masuk APBN kan hangus. Nah jangan ini hingga mubazir," kata Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Dia berujar, boleh saja suatu pemerintahan ingin melaksanakan kebijakan baru, namun harus melihat kebijakan lama, terlebih jikalau hal tersebut tengah berjalan dan memakan biaya banyak.
Masih kata Fahri, jikalau ada kekurangan dalam Kurikulum 2013, yang harus dilakukan ialah penyempurnaan bukan disetop. "Pemberhentian ini implementasinya sangat berat, tidak mampu direm mendadak menyerupai Bajaj. Kan harus proses pelan-pelan," ucap dia.
Fahri menyebut, kebijakan menghentikan pelaksanaan Kurikulum 2013 menyerupai kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi, yang menurutnya tidak menghargai pemerintahan sebelumnya.
Sedangkan bagi pihak swasta kerugian finansial banyak dialami oleh para pengusaha yang mencoba menccari peruntungan dari diberlakukannya kurikulum 2013 ini,, ada banyak produk pendukung yang diproduksi untuk pelaksanaan kurikulum di sekolah.
Bagi pemerintah hal ini memang tidak banyak dijadikan pertimbangan, sebab yang jadi fokus perhatian ialah di sekolah-sekolah, padahal ada banyak pihak swasta yang tidak secara resmi banyak membantu kelancaran kegiatan pembelajaran dengan kurikulum 2013.
Para pengusaha yang mencoba mencari peruntungan ini mengharapkan kepada pemerintah, untuk tidak dengan sepihak dan mendadak menghentikan sebuah kebijakan yang telah banyak membantu kelancaran perjuangan mereka.
Banyak sekali yang dikorbankan, bahkan cenderung menjadi sia-sia, telah banyak bentuk persiapan dan pelaksanaan yang dihentikan begitu saja sehinggga berakibat berubahnya acara ekonomi, baik yang dialami pihak pemerintah, maupun yang dialami pihak swasta.
Polemik Kurikulum 2013 memicu banyak pihak bersuara. Tak terkecuali Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Politikus PKS itu meminta semoga pelaksanaan Kurikulum 2013 tak dihentikan begitu saja.
Bukan hanya sebab pembahasan kurikulum itu sudah memakan waktu cukup lama, tapi juga soal biaya. Menurut Fahri, penyusunan dan pelaksanaan kurikulum yang lahir pada periode pemerintahan SBY itu sudah menelan biaya banyak, salah satu contohnya dalam percetakan buku Kurikulum 2013.
"Kita kan nggak tahu agresi penghentian ini kan implikasinya berat. Penghentian itu mencakup berapa wilayah, berapa sekolah, terus level apa? Saya dengar mencapai di atas Rp 2 triliun untuk mencetak bukunya. Kalau ini masuk APBN kan hangus. Nah jangan ini hingga mubazir," kata Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Dia berujar, boleh saja suatu pemerintahan ingin melaksanakan kebijakan baru, namun harus melihat kebijakan lama, terlebih jikalau hal tersebut tengah berjalan dan memakan biaya banyak.
Masih kata Fahri, jikalau ada kekurangan dalam Kurikulum 2013, yang harus dilakukan ialah penyempurnaan bukan disetop. "Pemberhentian ini implementasinya sangat berat, tidak mampu direm mendadak menyerupai Bajaj. Kan harus proses pelan-pelan," ucap dia.
Fahri menyebut, kebijakan menghentikan pelaksanaan Kurikulum 2013 menyerupai kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi, yang menurutnya tidak menghargai pemerintahan sebelumnya.
Sedangkan bagi pihak swasta kerugian finansial banyak dialami oleh para pengusaha yang mencoba menccari peruntungan dari diberlakukannya kurikulum 2013 ini,, ada banyak produk pendukung yang diproduksi untuk pelaksanaan kurikulum di sekolah.
Bagi pemerintah hal ini memang tidak banyak dijadikan pertimbangan, sebab yang jadi fokus perhatian ialah di sekolah-sekolah, padahal ada banyak pihak swasta yang tidak secara resmi banyak membantu kelancaran kegiatan pembelajaran dengan kurikulum 2013.
Para pengusaha yang mencoba mencari peruntungan ini mengharapkan kepada pemerintah, untuk tidak dengan sepihak dan mendadak menghentikan sebuah kebijakan yang telah banyak membantu kelancaran perjuangan mereka.